Covid-19, Pemerintah Kebut Pendataan Penerima Bantuan Sosial

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Pepen Nazaruddin mengatakan Kementerian Sosial tak ada masalah jika diberi tugas tambahan menambah jumlah keluarga penerima manfaat yang saat ini ada 15,2 juta keluarga. Jika diperbesar, dana tambahan Bansos ini nantinya akan menggunakan konsep relokasi beberapa pos yang bisa dihemat. “Kami siap menambah kuota,” kata Pepen, (Rabu 25 Maret 2020).

Meskipun demikian, Pepen mengatakan belum bisa memberi banyak keterangan ihwal perlebaran bantuan sosial. sebabnya, keputusan tersebut sedang digodok secara intensif. Yang pasti, kata dia, program stimulus yang sejalan dengan program bansos regularnya yakni program kartu sembako dengan bantuan tunai Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah berjalan sejak awal Maret ini.

Sepanjang Januari hingga Maret 2020, Kementerian Sosial telah merealisasikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,02 triliun kepada sedikitnya 9,2 juta orang. Dana bantuan tersebut berlaku untuk periode enam bulan, yakni Januari hingga Juni 2020. 

Pada tahap pertama, Kemensos sudah menyalurkan bantuan sebesar Rp 7 T  untuk 9 juta KPM. Sedangkan di tahap kedua, Kemensos kembali mencairkan dana yang jumlahnya tak terlalu berbeda, yakni Rp 7,01 T.

Untuk tahap kedua, jumlah Keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bertambah sekitar 200 ribu orang karena adanya sinkronisasi data atau data cleansing. Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama mengatakan Kemensos siap mensinkronisasi data kemiskinan lembaganya dengan instansi lain. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti wacana pemerintah yang bakal terus mengeluarkan berbagai program Bansos dan jaring pengaman sosial dampak wabah virus Covid-19. “Kalau ada program rujukan kami memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ,” kata Asep, kemarin.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data yang diolah pusat data Kementerian Sosial. Data tersebut mencakup data keluarga fakir miskin, miskin, dan rentan yang dihimpun berkala dari Dinas Sosial (Dinsos) daerah. “Sebenarnya kami hanya berwewenang di program Bansos, namun kami siap untuk melakukan koordinasi bersama,” ujar Asep.

Selasa lalu, pemerintah mengumumkan bakal memperbanyak program Bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan dampak negatif virus Covid-19. Setidaknya ada berbagai opsi yang disiapkan oleh Pemerintah yakni penambahan jumlah keluarga penerima hingga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada orang yang kehilangan pekerjaan akibat merosotnya aktivitas bisnis akibat krisis Covid-19.

Ekonom Senior dari Univeritas Indonesia Chatib Basri mengatakan program bansos dan BLT adalah cara paling ampuh menangani krisis wabah penyakit seperti Covid-19. “Fokus ke sektor kesehatan juga, karena jika masyarakatnya sakit insentif seperti apapun takkan efektif,” katanya dalam sebuah konferensi video terbuka.

Sumber Berita: bisnis.tempo.co

Sumber Foto: Dinsos Jabar