Bantuan Sosial di Wilayah Penerapan PPKM Level 4 Bakal Ditambah
Bantuan Sosial di Wilayah Penerapan PPKM Level 4 Bakal Ditambah
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pemerintah menambah bantuan sosial di wilayah penerapan PPKM Level 4. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level empat sendiri akhirnya diperpanjang oleh pemerintah hingga tanggal 2 Agustus 2021 mendatang.
Airlangga menegaskan, selain di Jawa-Bali, PPKM Level IV juga diterapkan di 45 kabupaten dan kota di 21 provinsi. Sementara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level III juga akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. PPKM Level II diberlakukan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa-Bali.
“Selanjutnya kami ingin menambahkan terkait dengan pemberian bantuan sosial terbaru untuk masyarakat di kabupaten/kota untuk penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level IV,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Minggu 25 Juli 2O21.
Bantuan sosial yang akan disalurkan pemerintah semakin banyak. Yakni, menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp 2OO ribu untuk dua bulan. Penerima kartu sembako ini sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menambah kartu sembako selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level IV untuk 5,9 juta KPM yang merupakan usulan daerah dengan besaran juga RP 2OO ribu per bulan selama enam bulan.
“Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) untuk dua bulan, Mei sampai dengan Juni ini disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,4 triliun untuk 1O juta KPM,” ujar Airlangga.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah juga melanjutkan subsidi kuota internet selama lima bulan dari Agustus sampai Desember 2O21 yang nilainya mencapai Rp 5,54 triliun. Kemudian, pemerintah juga akan melanjutkan diskon listrik selama tiga bulan, dari Oktober sampai dengan bulan Desember besarnya Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.
Tambahan Rp 1O triliun untuk bantuan kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah besarnya Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu Prakerja.
“Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk Level III dan Level IV, untuk diberikan bantuan ini dua kali Rp 6OO ribu,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Airlangga mengatakan, pemerintah juga memberikan bantuan beras 1O kilogram untuk 28,8 juta KPM, yang tahap pertama disalurkan ke 2O juta KPM, dan tahap ke-2 kepada 8,8 juta KPM. Selanjutnya ada bantuan untuk UMKM yaitu, bantuan produktif mikro atau banpres (bantuan presiden).
Masing-masing UMKM akan menerima Rp 1,2 juta dengan target penerima sebanyak 1,5 juta UMKM yang berupa warung kecil maupun pedagang kaki lima (PKL). “Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level IV,” ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa pemerintah juga memberi stimulus kepada dunia usaha melalui beberapa insentif. Antara lain, untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberikan insentif fiskal, berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2O21.
“Sedang dalam proses kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak termasuk transportasi, pariwisata yang ini sedang dalam finalisasi,” tegas Menko Airlangga.
Sumber: pikiran-rakyat
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pemerintah menambah bantuan sosial di wilayah penerapan PPKM Level 4. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level empat sendiri akhirnya diperpanjang oleh pemerintah hingga tanggal 2 Agustus 2021 mendatang.
Airlangga menegaskan, selain di Jawa-Bali, PPKM Level IV juga diterapkan di 45 kabupaten dan kota di 21 provinsi. Sementara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level III juga akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. PPKM Level II diberlakukan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa-Bali.
“Selanjutnya kami ingin menambahkan terkait dengan pemberian bantuan sosial terbaru untuk masyarakat di kabupaten/kota untuk penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level IV,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Minggu 25 Juli 2O21.
Bantuan sosial yang akan disalurkan pemerintah semakin banyak. Yakni, menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp 2OO ribu untuk dua bulan. Penerima kartu sembako ini sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menambah kartu sembako selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level IV untuk 5,9 juta KPM yang merupakan usulan daerah dengan besaran juga RP 2OO ribu per bulan selama enam bulan.
“Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) untuk dua bulan, Mei sampai dengan Juni ini disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,4 triliun untuk 1O juta KPM,” ujar Airlangga.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah juga melanjutkan subsidi kuota internet selama lima bulan dari Agustus sampai Desember 2O21 yang nilainya mencapai Rp 5,54 triliun. Kemudian, pemerintah juga akan melanjutkan diskon listrik selama tiga bulan, dari Oktober sampai dengan bulan Desember besarnya Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.
Tambahan Rp 1O triliun untuk bantuan kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah besarnya Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu Prakerja.
“Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk Level III dan Level IV, untuk diberikan bantuan ini dua kali Rp 6OO ribu,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Airlangga mengatakan, pemerintah juga memberikan bantuan beras 1O kilogram untuk 28,8 juta KPM, yang tahap pertama disalurkan ke 2O juta KPM, dan tahap ke-2 kepada 8,8 juta KPM. Selanjutnya ada bantuan untuk UMKM yaitu, bantuan produktif mikro atau banpres (bantuan presiden).
Masing-masing UMKM akan menerima Rp 1,2 juta dengan target penerima sebanyak 1,5 juta UMKM yang berupa warung kecil maupun pedagang kaki lima (PKL). “Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level IV,” ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa pemerintah juga memberi stimulus kepada dunia usaha melalui beberapa insentif. Antara lain, untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberikan insentif fiskal, berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2O21.
“Sedang dalam proses kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak termasuk transportasi, pariwisata yang ini sedang dalam finalisasi,” tegas Menko Airlangga.
Sumber: pikiran-rakyat
