Dasar Hukum Musrenbang Perubahan RKP/APBDes TERBARU

Adapun yang menjadi Dasar Hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musrenbang Perubahan RKP/APBDes Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Permendesa No 17/2019 tentang PPMD pasal 46 dan 47,
2. Permendagri No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40 dan pasal 41,
3. Permendesa No 6/2020 tentang Perubahan Permendesa No 11/2019,
4. SE Mendesa PDTT No 8 dan 11 Tahun 2020 tentang Desa Lawan Covid 19 dan Penegasan PKTD,
5. SE Mendesa PDTT No 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan,
6. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT No 9/PRI.00/IV/2020 dan 10/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, dan
7. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT No 12/PRI.00/IV/2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.