Dasar Hukum dan Penjelasan Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19

Berikut ini admin akan menjelasan tentang Dasar Hukum dan Penjelasan Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19.

Dasar Hukunya:

• Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. SE ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020
• Surat Edaran (SE) Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Penjelasan tentang Isi Surat Edaran (SE) Mendes PDTT sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya terdiri atas : Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.

Kedua, Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam upaya pencegahan covid-19, dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga pra Sejahtera, pengangguran, serta anggota warga masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja dibayarkan setiap hari. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal dua meter, dan bagi pekerja yang batuk wajib menggunakan masker.

Ketiga. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tegas dinyatakan bahwa SE ini menjadi dasar bagi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu dengan cara menggeser pembelanjaan bidang dan sub-bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). 

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Kriteria KLB diatur dalam Perbup/Perwal mengenai pengelolaan keuangan desa Tahun 2020.

Demikianlah Penjelasan dari Penulis tentang Dasar Hukum dan Penjelasan Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19. Semoga Tulisan singkat ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...

CEK JUGA ARTIKEL TERKAIT LAINNYA:

• Surat Edaran Kepala Desa Tentang Pencegahan Covid-19

• Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020

• Struktur Relawan Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19)

• Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

• Menteri Desa PDTT Minta Kepala Desa Ubah APBDes Untuk Pencegahan/Penangan Covid-19

• Mekanisme Perubahan APBDes Tahun 2020 Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19)