Besaran Gaji Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Tahun 2022

Besaran Gaji Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Tahun 2021

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap atau siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2O14 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2O15 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2O14 tentang Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tepatnya pada 28 Februari 2O19, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:
  • Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).
  • Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.64O,OO setara 12O% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  2. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.42O,OO setara 11O% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  3. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.O22.2OO,OO setara 1OO% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
“Dalam hal Anggaran Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19.

Menurut Pasal 81A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19 disebutkan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran Siltap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2O2O.

Sumber: kominfo.go.id

Related Posts

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
Presiden Ingin Dana Desa Tahun 2019 Dimanfaatkan untuk Pengembangan SDM
Presiden Ingin Dana Desa Tahun 2019 Dimanfaatkan untuk Pengembangan SDM
Prinsip dalam Pengembangan Pembangunan Desa
Prinsip dalam Pengembangan Pembangunan Desa
Pemerintah Kucurkan Dana Desa Triliunan Rupiah, Apa Hasilnya?
Pemerintah Kucurkan Dana Desa Triliunan Rupiah, Apa Hasilnya?
Administrasi Perangkat Gampong Berdasarkan Tupoksi
Administrasi Perangkat Gampong Berdasarkan Tupoksi
Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020
Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020
Publikasi Dan Pelaporan Dana Desa Menurut Permendesa 11 Tahun 2019
Publikasi Dan Pelaporan Dana Desa Menurut Permendesa 11 Tahun 2019
Alur Proses Penerbitan Peraturan Desa (PERDES)
Alur Proses Penerbitan Peraturan Desa (PERDES)

0 Comments